Komisi IV DPR menginginkan pada Tahun 2013 Pemerintah tidak melakukan impor beras,karena perkiraan penyerapan beras dalam negeri turun dibanding dengan 2012 turun. “Jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) turun juga sehingga pengadaan beras dalam negeri turun, diharapkan tidak ada kebijakan impor beras,” tegas Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam, di Gedung DPR, Senin (14/1).

                Dia mengatakan Komisi IV selalu mempertanyakan dasar pemerintah dalam melakukan kebijakan impor beras, padahal menurutnya  keadaan beras dalam negeri surplus.  “Kita terus komplain kepada pemerintah untuk jangan impor, karena beras kita cukup, Tetapi faktanya pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk impor,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Oleh karena itu, menurut Ibnu  harus ada flesibilitas harga pembelian oleh bulog. Bulog diikat oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP)  dalam rangka pengadaan beras dalam negeri. Padahal beras dipasar harganya diatas HPP sehingga walaupun banyak beras tetapi Bulog tidak bisa menyerap. “Untuk itu ditekankan harus ada fleksibelitas harga untuk pembelian beras masyarakat pada tahun 2013 agar Bulog bisa melakukan aselerasi untuk melakukan pembelian beras dalam negeri ,” tegasnya.

Selain itu, terkait pelebelan pada karung beras Bulog menurutnya merupakan syarat karena akan bisa ditelusuri asal beras. Dalam rangka pengadaan Bulog tidak melakukan sendiri tetapi melakukan mitra dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berhati-hati dalam meluncurkan berasnya. Maka harus dicantumkan yang memproduksi, tanggal produksi dan kadaluarsanya. “ Ini untuk menjamin kualitas beras Bulog, agar ketika masyarakat menerima beras tidak bagus maka dapat dilacak produksennya,” jelas Ibnu Multazam. (as) foto:wy/parle